MANADO,wartamanado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan sikap tegas dalam memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan adil dan tepat sasaran.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE bersama Wakil Gubernur DR. J. Victor Mailangkay, SH, MH, pengawasan distribusi gas bersubsidi kini diperketat di seluruh wilayah Sulut.
Langkah ini menjadi respons atas dinamika di lapangan terkait kelangkaan LPG 3 Kg yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Pemerintah menilai, persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan stok, melainkan pada distribusi yang belum optimal serta potensi penyimpangan di tingkat bawah.
Melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran.
“LPG 3 Kg adalah hak masyarakat kecil. Distribusinya harus tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” tegas Ringkuangan.
Ia juga memastikan bahwa praktik penimbunan maupun permainan distribusi oleh oknum tidak akan ditoleransi. Pengawasan kini diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum.
“Pengawasan diperketat, distribusi ditertibkan, dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa kompromi,” tambahnya.
Tak hanya itu, Pemprov Sulut terus menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina serta pemerintah kabupaten/kota guna menjaga kelancaran pasokan dan mencegah distorsi harga di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan program subsidi. Warga diminta membeli LPG 3 Kg hanya di pangkalan resmi, serta bagi yang mampu diharapkan beralih ke LPG non-subsidi.
Dengan langkah tegas ini, Pemprov Sulut berharap distribusi LPG 3 Kg dapat kembali stabil, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
(JST)
