MANADO,wartamanado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan.
Ruas strategis Jalan Ir. Soekarno kini menjadi prioritas utama dan telah memasuki tahap pengerjaan di lapangan guna meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, terus memantau perkembangan proyek tersebut melalui laporan intensif dari tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat dengan tindakan nyata.
Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paath, memastikan bahwa alat berat telah diturunkan dan proses perbaikan sedang berlangsung.
Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama pengerjaan dilakukan.
“Kami memahami betul kenyamanan berkendara adalah harapan setiap warga. Saat ini petugas sudah berada di lokasi dan pengerjaan sedang berjalan. Kami memohon doa dan kesabaran masyarakat agar proses ini berjalan lancar tanpa hambatan cuaca,” ujarnya.
Selain Jalan Ir. Soekarno, Pemprov Sulut juga melakukan pemetaan dan klasifikasi terhadap sejumlah ruas jalan lain yang menjadi perhatian publik.
Berdasarkan data teknis, ditemukan beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) serta pemerintah kabupaten.
Koordinasi lintas instansi pun terus diperkuat agar perbaikan infrastruktur dapat berjalan secara terpadu dan merata.
Pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap proses pembangunan sekaligus menyampaikan perkembangan secara transparan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BPJN Sulawesi Utara 1, Ringgo Radetyo menegaskan bahwa pihak BPJN tetap bertanggung jawab terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangannya, dan siap bersinergi dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan kualitas jalan di Sulawesi Utara semakin membaik, mendukung mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(*/JST)
