PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas. Komitmen itu diwujudkan melalui peresmian Unit Pelayanan Hemodialisis UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo (RSMN) Tipe C Bitung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, didampingi Ketua TP-PKK Sulut, Ny. Anik Yulius Selvanus, Senin (6/7/2026).

Peresmian layanan cuci darah tersebut menjadi langkah strategis Pemprov Sulut dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bitung dan daerah sekitarnya, terutama bagi pasien yang membutuhkan terapi pengganti ginjal.
Saat ini, sekitar 180 pasien tercatat masih mengantre untuk mendapatkan layanan hemodialisis di RSMN Bitung. Menjawab kebutuhan tersebut, Gubernur Yulius menyerahkan sekaligus meresmikan empat unit alat hemodialisis baru guna meningkatkan kapasitas pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pasien.
Bantuan tersebut melengkapi dukungan sebelumnya berupa dua unit ambulans yang telah diserahkan Pemprov Sulut untuk menunjang operasional rumah sakit.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita ingin pelayanan kesehatan memiliki tiga prinsip utama, yaitu cepat, dekat, dan bermutu. Cepat supaya masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Dekat agar pelayanan mudah dijangkau dan biaya mobilitas warga bisa ditekan. Serta bermutu, sehingga seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali memperoleh standar layanan medis terbaik,” tegas Gubernur.
Tak hanya itu, Gubernur juga merespons aspirasi Pemerintah Kota Bitung terkait peningkatan kapasitas layanan kesehatan. Ia memastikan Pemprov Sulut siap mengawal proses peningkatan status RSUD Kota Bitung dari Tipe D menjadi Tipe C melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 217 ribu jiwa serta posisi Bitung sebagai kota strategis, peningkatan kelas rumah sakit menjadi kebutuhan yang mendesak.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan program pembangunan rumah sakit daerah baru di sejumlah kabupaten, seperti Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur, guna mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Sulawesi Utara.
Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan turut tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sulut. Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara mencapai angka 76, sementara Angka Harapan Hidup (AHH) menyentuh 74,44 tahun, tertinggi di Pulau Sulawesi.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi berupa dana insentif fiskal senilai Rp3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Menutup kegiatan, Gubernur Yulius menegaskan bahwa tantangan geografis Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan dengan 382 pulau tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Karena itu, Pemprov Sulut terus mengembangkan program Mobile Health Service atau Layanan Kesehatan Bergerak agar masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan merata.
“Pelayanan kesehatan harus dirasakan seluruh masyarakat Sulawesi Utara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar. Itulah komitmen yang terus kami wujudkan,” tutup Gubernur.
(ADVETORIAL)
















