MANADO,Wartamanado.com – Sekian lamanya penambang rakyat terbelenggu dengan keresahan yang menghampiri. Terus berharap agar diperhatikan pemerintah diyakini akan segera tercapai.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK) secara tegas mengatakan bahwa penambang rakyat wajib diperhatikan dan menolak investor luar kelola tambang rakyat.
Sikap Gubernur YSK yang tidak mengizinkan tambang rakyat dikelola pengusaha besar dan sepenuhnya ditangan rakyat Sulut disambut baik
Ketua Aliansi Penambang Rakyat Kabupaten Sangihe Irvan Onggeleng Mamadoa.
Irvan mengatakan sulitnya penambang rakyat mendapatkan legalitas dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.
“Padahal mereka mampu menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Irvan saat dihubungi salah satu awak media belum lama ini.
Dirinya meyakini, Pemerintah Provinsi Sulut yang dipimpin langsung YSK-Victory begitu peduli dengan nasib penambang rakyat akan segera menghadirkan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menaungi seluruh Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulawesi Utara.
“Kami merasa bangga memiliki gubernur bapak Yulius Selvanus dan ketua Aliansi Penambang Rakyat Sulawesi Utara Julius Jems Tuuk yang begitu peduli terhadap penambang rakyat, dan kami berharap adanya suatu badan yang dapat memberikan kemudahan sehingga kami tidak lagi dicap sebagai penambang liar,” ungkap Irvan Jumat.
Irvan pun mengaku bahwa penambang rakyat akan menjadi jawaban pemerintah untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah.
“Jika pak gubernur dapat mengelolah 17.000 hekto are wilayah pertambangan rakyat di Sulut, maka target PAD Sulut akan tercapai bahkan lebih besar dari saat ini. Kami siap memberikan suntikan PAD jika kami dipayungi oleh pemerintah melalui sebuah badan,” tegas Irvan.
Senada dengan Irvan, ketua aliansi penambang rakyat Kabupaten Minahasa Selatan Venty Aseng juga merasa sangat bersyukur setelah gubernur Yulius Selvanus memberikan perhatian serius bagi kesejahteraan masyarakat penambang dimana pada pemerintahan sebelumnya hanya dianggap sebagai ‘anak tiri’.
“Kami bersyukur pak gubernur Yulius Selvanus dan pak Kapolda telah begitu peduli dengan penambang kecil yang selama ini menjadi perjuangan kami bersama ketua aliansi tambang rakyat Sulawesi Utara pak Julius Jems Tuuk, semoga dapat ditindak lanjuti dengan pembentukan sebuah badan yang dapat memberikan perlindungan, kemudahan, edukasi, bahkan pendampingan bagi penambang rakyat,” terang Venty.
“Bapak gubernur Yulius telah hadir dan membela kami para penambang kecil yang hanya bermodalkan Martil dan betel demi sesuap nasi. Kami berharap ada Badan yang dapat memayungi kami para penambang rakyat,” tuturnya.
Tak sampai di situ saja, mereka pun meminta Ketua Aliansi Penambang Rakyat Julius Jems Tuuk agar segera melakukan koordinasi dengan gubernur Sulut untuk kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan penambang rakyat Sulut.
“Kami minta, ketua Aliansi Penambang Rakyat bapak Julius Jems Tuuk agar segera berkoordinasi dengan pak gubernur Sulut sehingga seluruh Wilayah Pertambangan Rakyat di Sulawesi Utara dapat terlindungi oleh pemerintah Provinsi melalui sebuah badan yang dibentuk,” pintanya.
Memang perlindungan terhadap Pertambangan rakyat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penjualan hasil tambang yang tidak terkontrol sehingga tidak memberikan sumbangsi bagi daerah.
Ketua Aliansi Penambang rakyat Sulut Julius Jems Tuuk saat dihubungi media ini lewat ponsel mengungkapkan bahwa dirinya sedang berupaya untuk menjembatani berbagai aspirasi masyarakat penambang dan dikoordinasikan dengan gubernur Sulut Yulius Selvanus.
“Iya memang pak gubernur Yulius Selvanus menjadi kebanggaan kami penambang rakyat karena telah memberikan perhatian serius bagi perjuangan kami penambang rakyat selama ini, dan saya sebagai ketua Aliansi Penambang Rakyat terus berkoordinasi dengan bapak gubernur Yulius Selvanus tentang harapan-harapan, impian masyarakat penambang bagi pak gubernur,” tutup Tuuk.
(JST)
