MANADO,wartamanado.com – Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Sabtu (9/5/2026), bukan sekadar agenda seremonial kenegaraan. Lawatan ke wilayah terluar Indonesia itu menjadi simbol kuat kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan NKRI di kawasan perbatasan utara.
Di tengah tingginya perhatian publik terhadap agenda tersebut, muncul pertanyaan terkait ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE bersama unsur Forkopimda Sulut di lokasi kunjungan Presiden di Miangas. Padahal, seluruh persiapan keberangkatan rombongan telah rampung dilakukan.
Sebanyak 23 manifest untuk rombongan Gubernur dan Forkopimda Sulut telah disiapkan menggunakan pesawat Cessna milik TNI AU dengan jadwal keberangkatan pukul 06.00 WITA. Seluruh perangkat pengamanan, protokoler, hingga skenario penyambutan VVIP disebut telah berada dalam posisi siap.
Namun di balik dinamika tersebut, terdapat keputusan strategis negara yang harus dijalankan tanpa kompromi. Instruksi langsung Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet pada Jumat malam (8/5/2026) meminta Gubernur Sulut dan unsur Forkopimda tetap standby di Manado guna memastikan stabilitas wilayah dan kesiapsiagaan pengamanan regional selama kunjungan Presiden berlangsung di kawasan perbatasan.
Keputusan itu menegaskan bahwa sistem pengamanan Presiden tidak hanya berfokus pada titik kunjungan, tetapi juga pada pengendalian wilayah penyangga yang memiliki posisi strategis dalam konteks pertahanan nasional.
Sebagai provinsi perbatasan, Sulawesi Utara memiliki peran vital dalam pengawasan jalur laut internasional, mobilitas lintas batas, hingga mitigasi potensi gangguan keamanan yang dapat berkembang sewaktu-waktu.
Dalam perspektif pemerintahan dan militer, kepemimpinan tidak semata diukur dari kehadiran dalam seremoni. Disiplin menjalankan instruksi negara justru menjadi ujian utama loyalitas dan tanggung jawab seorang pemimpin.
Sebagai purnawirawan TNI, Gubernur Yulius Selvanus dinilai memahami sepenuhnya prinsip rantai komando negara. Ketika instruksi Presiden menempatkan stabilitas wilayah sebagai prioritas, maka seluruh agenda simbolik harus berada di bawah kepentingan strategis nasional.
Langkah tetap standby di Manado pun dipandang sebagai bentuk kepatuhan penuh terhadap prinsip “Satu Komando Negara”.
Di tengah derasnya opini publik yang sering menilai dari sisi visual dan seremoni, keputusan tersebut menunjukkan bahwa negara bekerja melalui sistem kendali keamanan yang terukur dan terintegrasi.
Karena itu, absennya Gubernur dan Forkopimda Sulut di Miangas bukanlah bentuk pengabaian terhadap Presiden. Sebaliknya, hal itu menjadi bukti penghormatan tertinggi terhadap instruksi Kepala Negara yang wajib dijalankan secara utuh, cepat, dan tanpa tafsir ganda.
Dalam situasi strategis nasional, stabilitas negara tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan pencitraan politik maupun seremoni protokoler.
(*/JST)
