<span;>MANADO,wartamanado.com – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bersama pasangan Victory dinilai telah membawa tatanan baru dalam keberlanjutan pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara.
Pemerhati Community Development Sulawesi Utara, Joshua Liow, menilai berbagai kebijakan pemerintah daerah mampu selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di atas rata-rata nasional serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan inflasi.
“Sulawesi Utara bahkan mampu menempati peringkat pertama nasional dalam pengendalian inflasi. Ini menjadi fondasi baru yang menarik bagi arah pembangunan daerah ke depan,” ujar Liow.
Ia juga menyoroti perhatian pemerintah provinsi terhadap kebangkitan kembali wilayah Bolaang Mongondow Raya (Bolmong Raya) sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Utara. Selain itu, wilayah pertambangan rakyat telah dipetakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah diterbitkan.
“Langkah ini menjadi babak baru bagi fondasi kebangkitan ekonomi Sulawesi Utara,” katanya.
Selain sektor pertanian dan pertambangan rakyat, kebijakan pembangunan yang mengusung konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau juga dinilai menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
Program revitalisasi tanaman kelapa, misalnya, dilakukan secara masif untuk mempertahankan identitas Sulawesi Utara sebagai Bumi Nyiur Melambai.
Menurut Liow, program tersebut tidak hanya fokus pada penanaman kembali kelapa, tetapi juga menyiapkan hilirisasi produk perkebunan kelapa yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru bagi daerah hingga tahun 2050.
“Artinya Sulawesi Utara memiliki masa depan yang cukup signifikan dalam menjaga hegemoni varietas unggulan kelapa dunia,” jelasnya.
Meski demikian, Liow juga menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan hasil laut dan kebijakan perikanan nasional yang dinilai berdampak pada menurunnya industri perikanan di Bitung.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir posisi Bitung sebagai pusat industri perikanan nasional mengalami penurunan akibat kebijakan nasional yang dinilai kurang berpihak pada nelayan dan industri perikanan.
“Padahal Bitung dikenal sebagai Kota Cakalang dan pernah menjadi salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai semakin cenderung sentralistik. Banyak kementerian membuka unit kerja langsung di daerah sehingga peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi terbatas.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada berkurangnya dukungan anggaran kepada pemerintah daerah melalui berbagai program kementerian.
“Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi memicu meningkatnya kemiskinan struktural di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Liow menilai pemerintah provinsi masih mampu menjaga stabilitas ketimpangan ekonomi sehingga rasio ketimpangan atau gini ratio tidak mengalami pelebaran yang signifikan.
Di sisi lain, ia juga menilai kebijakan ekspor-impor Sulawesi Utara perlu terus diperkuat melalui skema perdagangan langsung atau direct call yang menjadikan daerah ini sebagai simpul perdagangan bagi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Ia menambahkan, langkah Gubernur mendorong peran Bank Sulut sebagai penggerak ekonomi daerah serta BUMD sebagai motor pengembangan usaha menjadi strategi penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, keberadaan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang merupakan proyek strategis nasional dinilai akan semakin memperkuat posisi Sulawesi Utara dalam pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Liow pun mengusulkan pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Utara guna memperkuat ekosistem inovasi ekonomi daerah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BUMD, sektor perbankan hingga koperasi.
“Saya yakin Gubernur telah memikirkan langkah-langkah strategis agar Sulawesi Utara bisa melakukan lompatan pembangunan sekaligus meninggalkan legacy kepemimpinan yang kuat,” kata Liow.
(*)
