<span;>Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan pembangunan nasional ditentukan oleh kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pesan tegas itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa keberhasilan program prioritas nasional tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Soliditas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci utama, mengingat pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan negara yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu irama, satu visi, dan satu tujuan, demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga memaparkan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025 sebagai bahan refleksi untuk memperkuat langkah strategis di tahun 2026.
Evaluasi tersebut menjadi fondasi dalam memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mendorong percepatan implementasi program prioritas nasional, terutama di sektor ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi produktif dan inklusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menopang target pembangunan nasional dan mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Tak kalah penting, Presiden menggarisbawahi peran strategis kepala daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai penggerak utama stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah.
Merespons arahan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung kebijakan Presiden.
“Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” ujar Gubernur Yulius.
Ia menambahkan bahwa Forkopimda Sulawesi Utara tetap solid dalam satu komando untuk mengawal percepatan program prioritas nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pun menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(*/JST)
